Temukan Tiga Malaadministrasi, Ombudsman Larang Ekspor Benih Lobster

Temukan Tiga Malaadministrasi, Ombudsman Larang Ekspor Benih Lobster

Temukan Tiga Malaadministrasi, Ombudsman Larang Ekspor Benih Lobster

Di lansir dari alabamalighthouses.com, Ombudsman Republik Indonesia akhirnya resmi memberlakukan larangan ekspor benih lobster. Larangan tersebut di putuskan usai Ombudsman menemukan bahwa ada tiga potensi malaadministrasi dalam pelaksanakan ekspor benih lobster tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyatakan bahwa latar belakang di laksanakannya kajian ini adalah hasil deteksi dini dan penelusuran informasi oleh Ombudsman RI.

Apa saja tiga dugaan malaadministrasi tersebut? Serta, bagaimana respons Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)? Di kutip dari svmatch.com, berikut ini akan di bahas beberapa dugaan tersebut.

1. Diskriminasi hingga imbalan dalam kebijakan ekspor benih lobster

Beliau mengatakan bahwa potensi malaadministrasi pertama adalah adanya diskriminasi pemenuhan kriteria sebagai nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL). Serta proses penetapan eksportir BBl dan nelayan BBL.

“Kedua, adanya permintaan imbalan pada pemenuhan persyaratan teknis penetapan eksportir BBL. Dan penetapan nelayan penangkap BBL,” kata beliau dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021).

2. Tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pejabat KKP

Temuan potensi malaadministrasi ketiga, lanjut Yeka, adalah tindakan sewenang-wenang dari eksportir BBL dalam penentuan skema kerja sama atau pola kemitraan dengan nelayan penangkap BBL.

Keempat, Ombudsman menemukan penyalahgunaan wewenang dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dan eksportir BBL atas penetapan harga BBL yang menggunakan kriteria harga patokan terendah.

3. Ombudsman berikan saran ke KKP

Yeka menjelaskan, pada 15 Februari 2021, Ombudsman telah menyampaikan hasil temuan kajian dan menyampaikan dua opsi saran kepada pihak KKP.

Opsi pertama yang Ombudsman menyarankan adalah mencabut atau merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020. Dan merancang peraturan baru yang mengatur ekspor BBL dalam batas waktu 3 tahun. Dengan evaluasi per tahun oleh BUMN Perikanan. Serta mengatur peruntukan sebagian keuntungan untuk pengembangan budidaya.

Sementara opsi kedua saran Ombudsman adalah agar merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020. Dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budidaya oleh pelaku swasta.

“Ombudsman juga meminta KKP mengkaji dan membentuk sovereign wealth fund khusus untuk komoditi hasil laut. Dan memanfaatkan dananya untuk mendanai riset dan pengembangan budi daya lobster dan produk perikanan lainnya,” paparnya.

Comments are closed.